CIAMISPOST – Dinas Sosial Kabupaten Ciamis mengajak masyarakat memahami sistem desil sebagai dasar pemeringkatan tingkat kesejahteraan yang digunakan pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan sosial (bansos). Pemahaman terhadap sistem ini dinilai penting agar masyarakat mengetahui mekanisme penyaluran bantuan sekaligus menghindari kesalahpahaman terkait kelayakan penerima.
Dalam sistem tersebut, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan kondisi sosial ekonomi, mulai dari kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah hingga tertinggi. Untuk sebagian besar program bantuan sosial, pemerintah memprioritaskan masyarakat yang berada pada Desil 1 hingga Desil 4, sementara beberapa program tertentu juga menjangkau masyarakat pada Desil 5 sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, Ihsan Rasyad, menegaskan bahwa sistem desil bukan bertujuan membedakan masyarakat, melainkan menjadi instrumen agar bantuan pemerintah dapat diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan.
“Desil merupakan alat untuk memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan data. Dengan sistem ini, pemerintah dapat menyalurkan bantuan secara lebih objektif, tepat sasaran, dan sesuai kondisi sosial ekonomi masing-masing keluarga,” ujarnya.
Ihsan menjelaskan, status desil bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi ekonomi keluarga maupun hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Oleh karena itu, masyarakat diimbau aktif melaporkan setiap perubahan kondisi ekonomi melalui pemerintah desa agar dapat diproses dalam pembaruan data.
“Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan perubahan kondisi ekonomi kepada pemerintah desa agar dapat ditindaklanjuti melalui proses pemutakhiran data. Data yang akurat menjadi kunci agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Menurut Ihsan, keberhasilan program perlindungan sosial tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kualitas dan validitas data. Semakin akurat data yang dimiliki, semakin kecil potensi terjadinya kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan.
“Harapan kami, masyarakat tidak hanya mengetahui apakah menerima bantuan atau tidak, tetapi juga memahami proses dan dasar penetapannya. Dengan begitu akan tumbuh kepercayaan terhadap sistem sekaligus semangat bersama untuk menjaga akurasi data kesejahteraan,” tuturnya.
Ia menambahkan, Dinas Sosial Kabupaten Ciamis terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, pendamping sosial, dan berbagai pihak terkait agar proses pemutakhiran DTSEN berjalan secara berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas data sekaligus mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih adil, transparan, dan tepat sasaran.
