CIAMISPOST – Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Koordinator Wilayah 4 Jawa Barat–Banten menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait kondisi ekonomi nasional, tata kelola program pemerintah, serta potensi risiko korupsi dalam pelaksanaan kebijakan strategis negara.
Koordinator Wilayah 4 Jawa Barat–Banten ISMEI, M Rifqi Alauddin, menilai bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan.
Menurutnya, meskipun pemerintah mencatat pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5 persen, sejumlah indikator di lapangan menunjukkan masih adanya persoalan yang dirasakan masyarakat, seperti melemahnya daya beli, tingginya angka pengangguran, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta ketimpangan sosial di sejumlah daerah.
Rifqi mengatakan persoalan yang dihadapi saat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut tata kelola pemerintahan dan tingkat kepercayaan publik terhadap kebijakan negara.
Semangat Hijrah Menggema, Ribuan Warga Padati Islamic Center Ciamis
“Masih terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program strategis nasional. Karena itu diperlukan perencanaan yang matang, pengawasan yang kuat, dan evaluasi yang berkelanjutan agar program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/6/2026).
Salah satu program yang menjadi perhatian ISMEI adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Organisasi mahasiswa tersebut menyoroti sejumlah temuan dan rekomendasi yang sebelumnya disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait aspek tata kelola program tersebut.
Menurut Rifqi, berbagai catatan mengenai regulasi, mekanisme pengawasan, potensi konflik kepentingan, hingga efektivitas penggunaan anggaran perlu menjadi perhatian pemerintah agar pelaksanaan program berjalan transparan dan akuntabel.
Selain itu, ISMEI juga menanggapi pernyataan yang sempat menjadi perhatian publik terkait keberlanjutan program MBG. Menurutnya, setiap program pemerintah harus tetap terbuka terhadap evaluasi berdasarkan capaian dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Perdana Digelar, Invitasi Olahraga Siswa Berkarakter Jadi Wadah Atlet SD Ciamis
“Program publik perlu dievaluasi secara objektif dan berkala. Evaluasi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik agar setiap kebijakan dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Tak hanya MBG, ISMEI turut menyoroti program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang saat ini menjadi pembahasan di berbagai kalangan. Organisasi tersebut menilai pelaksanaan program perlu mempertimbangkan kesiapan daerah, kapasitas sumber daya manusia, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta sinkronisasi dengan lembaga ekonomi desa yang telah berjalan, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menurut Rifqi, penggunaan anggaran negara dalam skala besar harus disertai perencanaan yang komprehensif dan sistem pengawasan yang efektif guna menghindari potensi pemborosan maupun penyimpangan.
“Setiap program pembangunan harus dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan didukung oleh kajian yang matang agar tujuan peningkatan kesejahteraan dapat tercapai secara optimal,” ujarnya.
Meriahkan HUT ke-384 Ciamis, Khitanan Massal hingga Operasi Katarak Gratis Digelar
ISMEI juga menilai penguatan sistem pengawasan dan partisipasi publik menjadi faktor penting dalam mencegah praktik korupsi serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam pernyataannya, ISMEI Jabar–Banten menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, antara lain melakukan evaluasi terhadap program-program strategis nasional, memperkuat transparansi pengelolaan anggaran, meningkatkan pengawasan berbasis partisipasi publik, menindak tegas praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, serta memprioritaskan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai organisasi mahasiswa ekonomi, ISMEI menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan memberikan masukan terhadap kebijakan ekonomi nasional sebagai bagian dari kontribusi akademik dalam pembangunan bangsa.
“Kami berkomitmen untuk terus menjadi mitra kritis yang konstruktif dalam mengawal kebijakan ekonomi nasional agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan pembangunan yang berkelanjutan,” tutup Rifqi.***
