CIAMISPOST – Gelombang kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah kembali menguat di Kabupaten Ciamis. Sejumlah organisasi mahasiswa bersama elemen masyarakat yang tergabung dalam aliansi lintas organisasi berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Ciamis pada Senin (22/6/2026).
Aksi yang mengusung tema “Seruan Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Ciamis” tersebut diinisiasi oleh KAMMI, HMI, PMII, IMM, serta Aliansi BEM Ciamis. Massa dijadwalkan berkumpul di area Parkiran Polsek Ciamis sebelum melakukan long march menuju Gedung DPRD Kabupaten Ciamis sebagai titik utama penyampaian aspirasi.
Salah seorang perwakilan orator aksi mengatakan bahwa gerakan tersebut lahir dari keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan yang dinilai semakin membebani kehidupan rakyat.
“Kami ingin menyampaikan bahwa mahasiswa tidak boleh diam ketika melihat berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat. Aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan publik agar benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa akan membawa delapan tuntutan utama. Salah satunya mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kebermanfaatan bagi masyarakat.
Aliansi mahasiswa juga meminta DPRD Kabupaten Ciamis memastikan program MBG tidak hanya berjalan sebagai program bantuan semata, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi bagi daerah melalui pemanfaatan bahan baku lokal, keterlibatan pelaku usaha setempat, dan pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, isu ekonomi menjadi salah satu fokus utama yang akan disuarakan. Massa mendesak pemerintah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
“Kami melihat banyak masyarakat yang mengeluhkan tingginya biaya hidup. Karena itu, pemerintah harus hadir memberikan solusi nyata terhadap persoalan ekonomi yang dihadapi rakyat,” kata orator.
Tak hanya persoalan ekonomi, mahasiswa juga menyoroti sektor pendidikan dan kesehatan. Mereka meminta pemerintah memperbesar perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta menolak praktik komersialisasi pendidikan.
Dalam dokumen tuntutan yang beredar, massa juga menyuarakan penolakan terhadap berbagai bentuk represi, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap aktivis maupun masyarakat sipil. Selain itu, mereka mendesak aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi, premanisme, dan penyalahgunaan kekuasaan secara tegas tanpa pandang bulu.
Menurut orator, aksi tersebut diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah dan DPRD untuk lebih terbuka dalam menerima kritik serta memperkuat dialog dengan masyarakat.
“Kami datang membawa aspirasi, bukan sekadar kritik. Harapan kami pemerintah dan wakil rakyat dapat mendengarkan suara masyarakat serta menghadirkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan publik,” tegasnya.
Mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawal jalannya aksi secara damai, tertib, dan sesuai koridor demokrasi.
