CIAMISPOST – Minimnya keterbukaan data dan belum optimalnya koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi tantangan dalam penyiapan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ciamis.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesmavet, Pengolahan, dan Pemasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Ciamis, drh. Asri Kurnia, MP, yang menyebut pihaknya kesulitan memetakan kebutuhan riil di lapangan akibat terbatasnya akses data dari SPPG.
“Ketika kami meminta data kebutuhan, harus melalui izin ke pusat. Bahkan dari upaya pendataan melalui Google Form, yang merespons hanya sekitar 20 sampai 30 persen,” ujarnya.
Menurut Asri, kondisi ini berdampak pada perencanaan distribusi bahan baku, meskipun secara ketersediaan, Ciamis dinilai mampu memenuhi kebutuhan komoditas hewani seperti daging, telur, dan ikan.
Ia menjelaskan, pihak dinas sebenarnya telah melakukan berbagai langkah, mulai dari survei, monitoring, hingga pengecekan sanitasi terhadap pelaku usaha dan lokasi yang berpotensi menjadi pemasok SPPG.
Namun di sisi lain, percepatan pembentukan SPPG di lapangan dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan konsep awal. Beberapa unit disebut memanfaatkan bangunan yang sudah ada, tanpa melalui proses pembangunan baru yang ideal.
“Di lapangan ada percepatan, tapi implementasinya tidak selalu sesuai standar awal. Ini juga menjadi catatan kami,” katanya.
Selain persoalan data, penerimaan produk dari pelaku UMKM juga menjadi tantangan tersendiri. Meski pelaku usaha lokal siap memasok berbagai produk, seperti olahan daging dan ikan, keputusan akhir tetap berada di pihak SPPG sebagai penyusun menu.
“Kami hanya memfasilitasi. UMKM siap, tapi apakah produknya diterima menjadi menu atau tidak, itu kembali ke SPPG,” jelas Asri.
Di tengah berbagai kendala tersebut, ia memastikan bahwa ketersediaan bahan baku di Ciamis tetap dalam kondisi aman.
Harga sejumlah komoditas pun relatif stabil, seperti daging sapi di kisaran Rp150 ribu per kilogram, telur Rp29 ribu, dan ayam Rp34 ribu.
Sementara itu, untuk komoditas ikan, produk fillet nila dari wilayah Lakbok mulai masuk dalam rantai pasok, meskipun tingkat penyerapannya masih rendah, sekitar 5 persen.
Asri menegaskan, pihaknya tetap berkomitmen mendukung program MBG dengan memastikan kesiapan bahan baku serta mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal.
“Secara kesiapan kami tidak ada masalah. Tinggal bagaimana koordinasi dan keterbukaan data ini bisa diperbaiki agar program berjalan lebih optimal,” pungkasnya.*** (TAA)
