CIAMISPOST.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikapnya untuk tidak gegabah memutuskan keluarnya Indonesia dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Sikap ini diambil menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah setelah serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran.
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa Presiden ingin mencoba terlebih dahulu menjadikan BoP sebagai sarana utama dalam merundingkan perdamaian. Hal ini dinilai krusial mengingat minimnya forum strategis lain yang dapat membahas isu tersebut secara efektif.
“Posisi Pak Presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu,” ujar Nusron usai pertemuan antara Prabowo dan para ulama di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026).
BoP Sebagai Satu-satunya Forum Strategis
Menurut Nusron, saat ini BoP menjadi satu-satunya forum strategis yang masih dapat dimanfaatkan untuk membahas dan merundingkan perdamaian dunia. Kepala Negara sempat mempertanyakan bagaimana kontribusi Indonesia terhadap perdamaian global jika tidak memiliki wadah spesifik untuk berunding.
“Presiden mempertanyakan, kalau seandainya ada yang menawarkan kita mendesak keluar dari BoP, terus kita berunding dalam rangka menciptakan perdamaian itu di medan apa? Di forum apa? Karena forum untuk melakukan perundingan perdamaian di Palestina dan Gaza, itu satu-satunya hari ini adalah di BoP,” tegas Nusron.
Ia menambahkan bahwa Indonesia bersama delapan negara lainnya telah bersepakat untuk memanfaatkan forum tersebut demi tujuan kemanusiaan.
Pemerintah Terbuka Terhadap Kritik
Meski memprioritaskan diplomasi via BoP, Nusron memastikan bahwa Presiden Prabowo tidak menutup mata atas aspirasi masyarakat. Desakan agar Indonesia keluar dari keanggotaan tersebut tetap didengar dan dipertimbangkan secara teliti sembari mencermati dinamika global.
“Pemerintah tidak anti kritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian. Bukan dengan jalan peperangan,” imbuhnya.
Latar Belakang Desakan Publik
Sebagai informasi, sejumlah pihak di dalam negeri mendesak agar Indonesia segera menyatakan keluar dari BoP yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Gelombang desakan ini memuncak setelah AS bersama Israel melancarkan serangan ke Iran pada Sabtu (28/2/2026).
Serangan tersebut menewaskan sejumlah tokoh penting, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Aksi militer ini dianggap publik sebagai bukti bahwa lembaga bentukan Trump tersebut hanyalah kedok diplomatik yang tidak sejalan dengan komitmen perdamaian sesungguhnya.
