CIAMISPOST.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen kuatnya terhadap supremasi hukum di tanah air. Ia mewanti-wanti agar penegakan hukum tidak disalahgunakan sebagai instrumen politik, terutama untuk menyerang lawan politik.
Pernyataan tegas ini disampaikan Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, pada Jumat (13/2/2026). Kepala Negara menekankan pentingnya menghindari kekeliruan dalam proses peradilan atau miscarriage of justice.
Hukum Bukan Alat Balas Dendam
“Tapi tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk mengerjain lawan politik. Tidak boleh. Dan saya tidak mau dan saya sudah buktikan ya,” tegas Prabowo di hadapan para hadirin.
Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk patuh terhadap hukum tanpa kompromi. Ia menginginkan penegakan hukum yang murni untuk keadilan, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Saudara-saudara, jadi kita bertekad ya, saya bertekad, patuhi hukum! Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik,” imbuhnya.
Bukti Nyata Lewat Amnesti dan Abolisi
Sebagai bukti keseriusannya dalam menjaga keadilan, Prabowo mencontohkan langkah politik hukum yang pernah ia ambil, yakni pemberian amnesti dan abolisi. Langkah ini diambil ketika ia merasa ada ketidakadilan dalam proses hukum seseorang.
“Saya buktikan saya berani abolisi, saya berani amnesti kalau saya merasa ada sesuatu,” ujar Prabowo.
Ia juga mengingatkan lembaga peradilan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa keraguan sedikitpun. Menurutnya, jika masih ada kemungkinan terdakwa tidak bersalah, keputusan final yang memberatkan tidak boleh diambil.
Membangun Pemerintahan Bersih
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa stabilitas negara hanya bisa dicapai melalui kepastian hukum atau rule of law. Ia ingin rakyat merasakan kehadiran pemerintah yang bersih dan adil.
“Saya sebagai pemegang mandat dari rakyat, saya bertanggung jawab. Saya ingin ada rule of law di Indonesia. Saya ingin ada kepastian hukum. Hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita,” ucapnya.
Menutup pernyataannya, Prabowo bertekad melakukan regenerasi birokrasi jika diperlukan, demi terciptanya pemerintahan yang bersih sesuai harapan sejarah bangsa-bangsa yang berhasil.
“Saya pelajari sejarah, tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Dan saya bertekad dengan tim saya, kita membangun pemerintah yang bersih dan adil dan birokrat-birokrat yang tidak mau menyesuaikan kita akan mengadakan regenerasi,” pungkasnya.
