CIAMISPOST.ID – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya angkat bicara mengenai polemik penggunaan dana pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan disorot tajam oleh PDI Perjuangan (PDIP). Teddy menegaskan bahwa keputusan besaran anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut telah melalui proses persetujuan resmi antara pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Jadi namanya anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN. Nah, di tahun ini Rp 769,1 triliun, itu 20 persen. Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak. Isinya, peruntukannya,” jelas Teddy saat memberikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Ketua Banggar DPR dari Fraksi PDIP
Teddy menekankan bahwa Undang-Undang APBN telah melewati kesepakatan matang di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Ia secara spesifik menyinggung posisi strategis Ketua Banggar DPR yang dijabat oleh kader PDIP, yakni Said Abdullah, saat kesepakatan tersebut dibuat.
“Dan isinya, peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR. Yang mana Ketua Banggarnya juga PDIP, gitu kira-kira,” ujar Teddy memberikan penekanan.
Menurutnya, program MBG merupakan salah satu fondasi vital untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan pendidikan di masa depan.
Bantahan Soal Pendidikan Terbengkalai
Dalam kesempatan tersebut, Teddy juga meluruskan narasi yang menyebutkan bahwa program MBG akan menggerus kualitas pendidikan nasional atau menyebabkan sekolah terbengkalai.
“Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru. Tentang apa? Jadi kemarin ada pihak, sedikit pihak, yang menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan. Sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi saya mau jawab itu narasi yang keliru,” tegasnya.
Sorotan Tajam PDIP
Sebelumnya, PDIP menyoroti alokasi dana MBG yang mengambil porsi signifikan dari anggaran pendidikan. PDIP mencatat anggaran sebesar Rp 223,5 triliun untuk program tersebut diambil dari total anggaran pendidikan nasional, yang dinilai tidak sesuai dengan semangat alokasi murni pendidikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menyebutkan adanya kebingungan di kalangan kader bawah terkait klaim efisiensi anggaran.
“Di dalam lampiran APBN yang berupa peraturan presiden, secara jelas dinyatakan bahwa dari Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu, digunakan untuk MBG sebesar Rp 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN,” ungkap Esti di Sekolah Partai DPP PDIP, Rabu (25/2).
