CIAMISPOST.ID – Wacana mengenai perubahan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold terus menjadi perdebatan hangat. Di tengah usulan Partai NasDem agar ambang batas dinaikkan menjadi 7 persen, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, justru memiliki pandangan sebaliknya. Adi menilai bahwa penghapusan ambang batas atau zero threshold akan membuat demokrasi Indonesia jauh lebih maju.
Menurut Adi, penerapan sistem tanpa ambang batas akan menjamin setiap suara yang diberikan oleh rakyat dalam pemilu memiliki nilai dan tidak terbuang percuma.
“Zero threshold itu jauh lebih demokratis karena tidak menghilangkan suara rakyat. Ambang batas parlemen itu secara substansi sangat zalim secara demokrasi, karena begitu banyak suara rakyat terbuang sia-sia,” tegas Adi saat dihubungi, Rabu (25/2/2026).
Aspirasi Rakyat Tak Boleh Hangus
Adi menyoroti fenomena banyaknya suara sah yang hilang karena diberikan kepada partai-partai yang gagal menembus ambang batas parlemen. Ia menegaskan bahwa suara-suara yang hilang tersebut sejatinya adalah aspirasi masyarakat yang sah dan merupakan bagian integral dari proses demokrasi.
“Jadi, suara partai non parlemen itu hangus gara-gara ambang batas. Padahal, orang yang pilih partai yang dinyatakan tak lolos parlemen itu juga rakyat, mereka punya aspirasi,” jelasnya.
NasDem Konsisten Dorong 7 Persen
Di sisi lain, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, sebelumnya menyatakan bahwa partainya tetap konsisten mendorong agar ambang batas parlemen ditingkatkan menjadi 7 persen. Paloh berpendapat bahwa ambang batas yang lebih tinggi akan lebih efektif untuk sistem kepartaian di Indonesia.
“Saya pikir biasanya NasDem itu harusnya tetap konsisten saja di situ. Kecuali ada perubahan-perubahan yang berarti sekali ya. Bagaimanapun juga, kita memang, NasDem berpikir, sejujurnya, dari sistem multipartai, kalau bisa kita berubah menjadi selected party, itu jauh lebih efektif,” ujar Surya Paloh di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/2).
Paloh menekankan pentingnya stabilitas pemerintahan dan implementasi manfaat demokrasi. Ia juga mengajak untuk merenungkan kembali esensi demokrasi jika hanya sekadar euforia banyaknya partai politik tanpa memberikan asas manfaat yang nyata.
“Tapi di sisi lain, untuk apa demokrasi kalau tidak membawa azas manfaat dan konsistensi kita menuju arah cita-cita kemerdekaan yang kita miliki. Kemampuan, efektivitas, daya nalar, intelektualitas, dan moralitas itu harus bergerak jauh lebih mendekati dan lebih mendekati ke arah tujuan kita bersama,” pungkasnya.
