CIAMISPOST.ID – Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, melakukan langkah strategis untuk mempercepat realisasi program pendidikan nasional di daerahnya. Hal ini ditandai dengan audiensi bersama Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), di Kantor Kementerian Sosial RI, Selasa (27/01/2026).
Pertemuan ini berfokus pada pembahasan Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif Kementerian Sosial untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan memutus mata rantai kemiskinan.
Usulkan 10 Hektare Lahan di Panjalu
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Herdiat menegaskan keseriusan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menyukseskan program ini. Ia menilai kehadiran Sekolah Rakyat akan menciptakan kesempatan yang adil bagi generasi muda dari keluarga prasejahtera.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemkab Ciamis telah menyiapkan opsi lokasi pembangunan yang strategis.
“Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Ciamis telah menyiapkan sejumlah alternatif lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Salah satunya berada di Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, dengan luas lahan lebih dari 10 hektare,” ujar Herdiat.
Kawasan tersebut dinilai sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan pendidikan terpadu yang berkelanjutan.
Syarat ‘Clean and Clear’ dari Kemensos
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyambut positif inisiatif Pemkab Ciamis. Menurutnya, Ciamis memiliki peluang besar untuk segera merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat.
Namun, Gus Ipul memberikan catatan penting terkait status lahan. Ia menegaskan bahwa proses pembangunan dapat dimulai tahun ini asalkan lahan yang disiapkan telah memenuhi syarat clean and clear, baik secara administrasi maupun hukum.
Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi
Selain membahas infrastruktur, Gus Ipul juga menekankan pentingnya validitas data penerima manfaat. Ia menyoroti pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penyaluran program.
DTSEN mencakup berbagai indikator penting, antara lain:
- Data kemiskinan dan demografi.
- Status pendidikan dan kesehatan.
- Data pertanian dan ketenagakerjaan.
Pemutakhiran data ini dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah daerah, Dinas Sosial, pendamping PKH, pemerintah desa, hingga BPS.
“Dengan data yang akurat dan mutakhir, diharapkan seluruh program sosial dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Sekolah Rakyat, dapat berjalan efektif, transparan, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkas Gus Ipul.
